ILMU KESEHATAN MASYARAKAT

A.    Latar Belakang IKM

Kesehatan masyarakat merupakan salah satu modal pokok dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan hal ini secara optimal diselenggarakan upaya kesehatan. 
Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakannya disebut sarana kesehatan. Sarana kesehatan berfungsi untuk melakukan upaya kesehatan dasar atau upaya kesehatan rujukan dan atau upaya kesehatan penunjang. Selain itu, sarana kesehatan dapat juga dipergunakan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan serta penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan (Aslam; 2003).

Pelayanan farmasi rumah sakit merupakan salah satu kegiatan di rumah sakit yang menunjang pelayanan kesehatan yang bermutu. Hal tersebut diperjelas dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit, yang menyebutkan bahwa pelayanan farmasi rumah sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu, termasuk pelayanan farmasi klinik, yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat (Depkes; 2004).

Mengingat pentingnya pelayanan farmasi rumah sakit, maka calon apoteker perlu memahami dan mengenal peran apoteker di rumah sakit dengan memperhatikan peranann apoteker pada bagian tersebut.

B.     Sejarah IKM

Evolusi Kedokteran dan kesehatan masyarakat

Sejarah evolusi kedokteran dan kesehatan masyarakat pada hakekatnya sejajar dengan sejarah evolusi peradaban manusia,karena keduanya adalah sebagian saja dari kebudayaan manusia. Kedua ilmu tersebut berkembang dari seni atau ilmu pengobatan.

Dasarnya mula-mula adalah pengetahuan alam dan biologi bercampur dengan magis spiritual. Baru belakangan sekali pengetahuan sosial dan perilaku masuk di dalamnya. Dalam sejarah di negara-negara barat, mula-mula gereja dengan biara-biaranya ikut campur menangani ‘penyakit dan penderita’ tersebut di atas, dan campur tangan pemerintah atau negara baru terjadi belakangan.

Baru kemudian nilai-nilai hak azasi manusia masuk. Baru dalam beberapa puluh tahun yang lampau bidangkedokteran mulai meluas dari yang tadinya hanya bersifat ‘bed-side treatment’ dan ‘individual clinical consultation’ kemudian berkembang menjadi ‘public and community health problems’.

Primitive Medicine

Keterampilan pengobatan yang dikuasai nenek moyang pada mulanya sebagian besar didasarkan pada penyakit adalah kutukan dewa, kemasukan roh jahat, pengaruh setan-setan dan lainnya yang bersifat magis dan tahayul. Oleh karena itu upaya-upaya pengobatan pada waktu itu sebagian besar dalam bentuk do’a-do’a, mantera, jimat-jimat, pengorbanan, upacara-upacara pengusiran setan dan roh jahat,dll sejenisnya. Penggunaan ramuan obat pada zaman prasejarah sejarah sebenarnya juga sudah dikenal meskipun mungkin masih sangat primitif. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman dalam upaya tadi, sebagian mungkin sudah berdasarkan cara yang lebih rasional dan empiris. Kemudian keberhasilannya diajarkan secara turun temurun dan tradisional kepada anak cucunya hingga sekarang.

Unsur-unsur dan praktek primitive medicine kadang masih tersisa dalam masyarakat primitive dan suku terasing di daerah pedalaman. Kadang cara tersebut juga masih dipraktekkan dimasyarakat tertentu pada zaman sekarang dengan berbagai versi. Tetapi kategorinya bukan primitive lagi, tetapi lebih tepatnya sebagai supernatural. Cara tersebut dapat dianggap sebagai kombinasi ilmu kedokteran yang empiris dengan kemampuan supernatural tadi, maupun dengan kemampuan yang termasuk paranormal yang cukup banyak peminatnya dimasa dewasa ini.

Berbeda dengan hal tersebut, pengobatan tradisional oleh pemerintah justru diangkat menjadi salah satu program upaya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas. Pengobatan tradisional tersebut terutama ditekankan pada upaya pemanfaatan pengobatan atau pemakaian ramuan obat yang sudah diwariskan oleh nenek moyang yang sudah jelas khasiatnya, hanya masih perlu diselidiki lebih lanjut secara lebih ilmiah dan lebih rasional penggunaannya.

Beberapa catatan tentang ilmu kedokteran kuno

Catatan tentang pengetahuan kedokteran kuno ditemukan di India (dalam kitabWeda). Juga di Tiongkok, yaitu dasar tentang hygiene, ilmu dietetik, hydro-therapy, message, variolatiaon(penularan dengan sengaja terhadap cacar) untuk mencegah penyakit cacar yang sudah dikenal dan obat-obatan yang sudah dikenal pada zaman itu. Menurut peribahasa Cina, dokter yang baik adalah mereka yang sudah berbuat tidak saja pada orang sakit, tapi juga sehat.

Pada zaman Mesir kuno, pengetahuan kedokteran dicatat dalam ‘papyrus’, tercatat kurang lebih 800 ramuan. Minyak castor, asam lanat, terpentin, gentian, dan bahan-bahan obat lainnya yang sudah dikenal di zaman ini. Pada waktu itu sudah dikenal dasar-dasar ‘inuculation’ terhadap cacar, hubungan nyamuk dan malaria, hubungan antara tikus dan sampar (pes) serta dasar-dasar hygiene sanitasi lainnya. Kedokteran Mesir kuno berlangsung kurang lebih 2500 tahun sebelum munculnya kedokteran yunani kuno.

Di jaman yunani kuno ilmu kedokteran dan kesehatan mencatat kemajuan yang mengesankan. Kumpulan naskah tulisan tentang metode-metode klinik dihimpun dalam dokumen (corpus hippo craticum) mencoba menguraikan kejadian penyakit dalam segi iklim, penyediaan air, cara berpakaian, makanan, kebiasaan makan dan minum, dll

Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran di Indonesia

Pada tahun 1808 Daendles mendirikan ‘militair geneeskundig (MGD)’ untuk keperluan kedokteran militer, sebagai mulainya ada fasilitas kesehatan berlandaskan kedokteran modern.

Thomas Stanford Raffles (1811) mendirikan civil ‘civil medical service’ yang tidak terlalu lama sudah dimulai program vaksinasi dan pemberantasan penyakit kelamin.

Tahun 1918 didirikan Standsverbandhuis di Jakarta untuk pengobatan dan perawatan. Dr.W.Bosh mendirikan ‘sekolah dokter jawa’ untuk mengatasi kesehatan orang pribumi. Program-program kesehatan masyarakat mulai dihidupkan lagi setelah revolusi fisik yaitu dimulai dengan bantuan UNICEF (1950).

Tanggal 12 November 1959 ditetapkan sebagai hari kesehatan nasional di Indonesia. Undang-undang tentang ‘pokok-pokok kesehatan’ dikeluarkan 1960, disusul undang-undang karantina laut dan udara, undang-undang wabah tahun 1962 tahun 1968disusun rencana kesehatan nasional dimana konsep puskesmas pertama kali dikenalkan tidak lama lagi program KB nasional dilancarkan.undang-undang tentang kesehatan no 23 tahun 1992 diterbitkan untuk mengganti undang-undang tentang pokok kesehatan No 9 tahun 1960. Rumusan GBHN 1993 menggariskan PJP-II sudah diuraikan juga pada pelita VI bidang kesehatan.

Kesehatan Dunia

Pandemi sampar (pes atau pelaque) abad ke-14 menyebabkan penguasa pelabuhan internasional di Venesia membuat aturan karantina bagi kapal-kapal yang datang dari daerah terjangkit tapi persetujuan beberapa negara akan hal itu baru dimulai tahun 1992.

‘Organisasi kesehatan’ dari lembaga bangsa-bangsa didirikan di Geneva pada tahun 1993 sehabis perang dunia I banyak organisasi Internasional bermunculan. Konverensi kesehatan internasional oleh PBB (UNO) tahun 1946 di New York menghasilkan anggaran dasar untuk berdirinys orgsnisasi kesehatan dunia. Yang secara resmi mulai aktif sejak 1948 dan tanggal 7 April diakui sebagai hari kesehatan dunia.

C.    Pengertian  IKM  

Pengertian Kesehatan Masyarakat Menurut Winslow (1920) bahwa Kesehatan Masyarakat (Public Health) adalah Ilmu dan Seni : mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan, melalui “Usaha-usaha Pengorganisasian masyarakat “ untuk : (Notoatmodjo, 2003)

1.   Perbaikan sanitasi lingkungan

2.   Pemberantasan penyakit-penyakit menular

3.   Pendidikan untuk kebersihan perorangan

4.   Pengorganisasian pelayanan-pelayanan medis dan perawatan untuk diagnosis dini dan pengobatan.

5.   Pengembangan rekayasa sosial untuk menjamin setiap orang terpenuhi kebutuhan hidup yang layak dalam memelihara kesehatannya.

Menurut Ikatan Dokter Amerika (1948) Kesehatan Masyarakat adalah ilmu dan seni memelihara, melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat. Dari batasan ini dapat disimpulkan bahwa kesehatan masyarakat itu meluas dari hanya berurusan sanitasi, teknik sanitasi, ilmu kedokteran kuratif, ilmu kedokteran pencegahan sampai dengan ilmu sosial, dan itulah cakupan ilmu kesehatan masyarakat.

Banyak disiplin ilmu yang dijadikan sebagai dasar ilmu kesehatan masyarakat antara lain, Biologi, Kimia, Fisika, Kedokteran, Kesehatan Lingkungan, Sosiologi, Pendidikan, Psikologi, Antropologi, dan lain-lain. Berdasarkan kenyataan ini maka ilmu kesehatan masyarakat merupakan ilmu yang multidisiplin. Namun secara garis besar, disiplin ilmu yang menopang ilmu kesehatan masyarakat, atau sering disebut sebagai pilar utama Ilmu Kesehatan Masyarakat ini antara lain :

1. Administrasi Kesehatan Masyarakat.

2. Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku.

3. Biostatistik/Statistik Kesehatan.

4. Kesehatan Lingkungan.

5. Gizi Masyarakat.

6. Kesehatan Kerja.

7. Epidemiologi.

Mengapa ilmu kesehatan masyarakat merupakan ilmu yang multi disipliner, karena memang pada dasarnya Masalah Kesehatan Masyarakat bersifat multikausal, maka pemecahanya harus secara multidisiplin. Oleh karena itu, kesehatan masyarakat sebagai seni atau prakteknya mempunyai bentangan yang luas. Semua kegiatan baik langsung maupun tidak untuk mencegah penyakit (preventif), meningkatkan kesehatan (promotif), terapi (terapi fisik, mental, dan sosial) atau kuratif, maupun pemulihan (rehabilitatif) kesehatan (fisik, mental, sosial) adalah upaya kesehatan masyarakat. (Notoatmodjo, 2003)

Secara garis besar, upaya-upaya yang dapat dikategorikan sebagai seni atau penerapan ilmu kesehatan masyarakat antara lain sebagai berikut :

1. Pemberantasan penyakit, baik menular maupun tidak menular.

2. Perbaikan sanitasi lingkungan

3. Perbaikan lingkungan pemukiman

4. Pemberantasan Vektor

5. Pendidikan (penyuluhan) kesehatan masyarakat

6. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

7. Pembinaan gizi masyarakat

8. Pengawasan Sanitasi Tempat-Tempat Umum

9. Pengawasan Obat dan Minuman

10. Pembinaan Peran Serta Masyarakat

D.    Ruang Lingkup IKM      

IKM pada tahap permulaannya memang telah berkembang sebagai salah satu bagian dari ilmu kedokteran, sehingga ruang lingkup ipteknya banyak tumpang tindih dengan ilmu induknya tersebut bahkan dasar-dasarnya sebagian besar sama, hanya beda pada beban muatan materinya.

Semua mata ajaran di tingkat Pra-Medik, Pra-Klinik, dan Para-Klinik yang diajarkan di fakultas kedokteran diajarkan juga di FKM (Fakultas Kesehatan Masyarakat). Perbedaannya mulai terlihat setelah tingkat Para-Klinik, yaitu di fakultas kedokteran lalu mengarah ke klinik, sedangkan pada tingkat yang setara di FKM arahnya menuju ke materi iptek yang khusus IKM dengan berbagai peminatan-peminatan yang tersedia, seperti: AKM (Administrasi Kesehatan Masyarakat), Epidemologi, Bio-Statistik, KL/KK (Kesehatan Lingkungan/Kesehatan Kerja), PK/IP (Pendidikan Kesehatan/Ilmu Perilaku), dan lain-lain.

Dalam definisi IKM menurut Winslow (1920) yang seolah-olah menunjukan pemisahan peran bidang kedokteran dalam bidang kesehatan masyarakat. Pemisahan peran yang demikian sekarang sudah tidak relevan dan tidak perlu lagi dipersoalkan karena pada hakikatnya dalam segala komponen peran keduanya hampir tidak terpisahkan secara jelas.

Ruang lingkup IKM di bidang keperawatan juga sudah lama mendapat perhatian. Dalam jenjang-jenjang pendidikan keperawatan, baik pada tingkat dasar maupun pendidikan tinggi, materi pengetahuan IKM adalah salah satu mata ajaran penting. Pendidikan dasar keperawatan untuk tenaga paramedik di Indonesia yang semula dititik beratkan hanya pada keperawatan bidang klinik oleh departemen kesehatan RI pernah direoreantesikan ke bidang yang menitikberatkan pada kesehatan masyarakat.

Masalah tumpang tindihnya ruang lingkup seperti contoh di atas juga terjadi di bidang iptek yaitu di bidang ‘kedokteran gigi’ dan juga ‘keperawatan gigi’ (untuk tenaga para mediknya). Munculnya sub spesialisasi dalam beberapa bidang spesialisasi klinik, seperti pediatri-sosial dan obstetri-sosial, dll dan munculnya konsep yang lebih menyeluruh dalam sistem pendidikan kedokteran semuanya menunjukan  bahwa pada hakikatnya ruang lungkup bidang klinik dan kesehatan masyarakat meskipun dapat dikatakan bisa dipisahkan, tapi fungsi dan peran ipteknya sebenarnya saling mengisi dan saling menunjang satu sama lain.

Konsep Kesehatan

Pada hakikatnya kesehatan dapat diartikan sebagai kondisi yang normal dari kehidupan manusia. Kesehatan adalah hak azasi setiap manusia yang dibawa sejak lahir. Hidup sehat adalah hidup yang mengikuti hukum alam atau cara-cara alamiah baik dari segi fisik, kejiwaan, dan lingkungan hidupnya.

Hukum alam ini menyangkut kebutuhan untuk udara segar, istirahat, relaksasi, tidur, kebersihan, sikap mental yang baik, kebiasaan yang baik, dan pola hidup yang baik, dll.

Rumah-rumah sakit dan poliklinik serta fasilitas pengobatan lainnya selalu penuh kebanjiran penderita yang sakit, tapi kurang sekali institusi atau fasilitas yang dapa melayani atau mengajarkan masyarakat tentang bagaimana ia dapat mencegah penyakit dan mempertahankan kondisi sehatnya.

Kesehatan sering kali di anggap sebagai sesuatu yang sudah dengan sendirinya begitu. Orang merasa tidak perlu memikirkannya sampai kesehatannya direnggut darinya. Selama ia dalam keadaan sehat, maka selalu ada kebutuhan lainnya yang dinilai lebih penting dan kondisi kesehatannya dapat diabaikan.

Upaya Untuk Mewujudkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Beberapa indikator kesehatan, seperti umur harapan hidup, angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan, gizi buruk, angka kematian dan kesakitan oleh penyakit yang dapat dicegah dengan immunisasi makin tahun makin menunjukkan peningkatan. Demikian pula pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan dan penyediaan tenaga kesehatan makin merata, makin meningkat jumlah dan kualitasnya.

Tetapi, di saat segenap bangsa Indonesia pada umumnya dan komponen kesehatan khususnya memperingati Hari Kesehatan Nasional pada 12 November 2008, patut kita akui ternyata tantangan baru di bidang kesehatan muncul yang mengakibatkan seolah-olah pembangunan kesehatan jalan di tempat. Tantangan baru seperti narkoba, penyakit HIV/AIDS, dan flu burung yang semakin meningkat permasalahannya seolah-olah menutupi keberhasilan pembangunan kesehatan. Belum lagi kemajuan teknologi bidang medik dan kesehatan yang semakin canggih mengakibatkan biaya untuk penyediaan pelayanan kesehatan makin mahal. Sementara kemampuan masyarakat untuk membeli jasa pelayanan kesehatan tidak sejalan dengan kenaikan biaya pelayanan kesehatan. Hal ini menjadi keluhan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan seolah-olah menguak ketidakberhasilan pembangunan kesehatan.

Pemerintah, karena berfungsi sebagai otoritas pembangunan kesehatan mempunyai tanggung jawab atas keberhasilan pembangunan kesehatan, wajar menjadi tumpuan sekaligus hujatan masyarakat atas permasalahan kesehatan.

Mengingat pembangunan kesehatan begitu luas dan kompleks, tidak mungkin seluruh aspek pembangunan kesehatan dikerjakan oleh pemerintah. Komponen bangsa lainnya seperti masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, para pebisnis dapat dan wajib membantu pemerintah dalam menyukseskan pembangunan termasuk di bidang kesehatan.

Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal sehingga kualitas bangsa meningkat sebetulnya banyak faktor yang mempengaruhinya. Seperti perilaku masyarakat, kondisi lingkungan masyarakat, pelayanan kesehatan dalam arti yang luas, dan ada juga pengaruh keturunan walaupun perannya sangat kecil.

Intervensi yang memerlukan biaya murah tetapi mempunyai pengaruh besar terhadap kesehatan masyarakat adalah terhadap faktor lingkungan dan perilaku masyarakat dalam mendukung hidup sehat.

Sementara pelayanan kesehatan mempunyai pengaruh yang agak kecil dalam mewujudkan derajat kesehatan, tetapi membutuhkan dana yang besar. Sayangnya perhatian masyarakat lebih banyak tertuju pada pelayanan kesehatan yang paling banyak dirasakan oleh masyarakat. Tuntutan yang terus-menerus, mendorong pemerintah untuk semakin memperluas usaha- pembangunan sarana kesehatan untuk bisa semakin memeratakan jangkauannya.

Walaupun memerlukan biaya besar dibanding dampak yang ditimbulkan untuk mewujudkan derajat kesehatan tampaknya pemerintah lebih memprioritaskan untuk kebutuhan jangka pendek yaitu menyelenggarakan pembangunan pelayanan kesehatan daripada mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam menuju hidup sehat dan meningkatkan kesehatan lingkungan. Ini karena membangun sarana pelayanan kesehatan dampak politiknya jauh lebih kelihatan dan lebih besar. Tidak heran kalau pemerintah kabupaten berlomba-lomba mengucurkan dananya untuk rumah sakit atau mengubah puskesmas menjadi puskesmas perawatan. Sementara untuk dana operasional puskesmas bagi pembinaan masyarakatnya sangat seret.

Kebijakan mengubah puskesmas menjadi puskesmas perawatan belum menyentuh kepentingan masyarakat karena banyak puskesmas perawatan yang mubazir tanpa pernah ada yang menghuni untuk dirawat. Kecuali, puskesmas yang jauh dari rumah sakit atau ibu kota kabupaten seperti Nusa Penida, Kintamani, Kubu dan Seraya yang daerahnya terpencil. Akibatnya kucuran dana oprasional puskesmas untuk program promosi dan preventif menjadi seret, sehingga tidak intensifnya/terbengkalainya upaya-upaya pembinaan guna menyehatkan lingkungan dan mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat

Kondisi ini diperburuk lagi dengan perubahan pola organisasi pemerintahan di tingkat kecamatan yang menempatkan puskesmas di bawah camat. Sehingga, otonomi dokter, baik sebagai kepala puskesmas maupun sebagai tenaga fungsional merasa dikendalikan oleh staf kecamatan sehingga motivasi dokter sebagai kepala puskesmas kemungkinan terpengaruh. Kondisi seperti ini akan bisa dinetralisasi kalau sebagian besar dari tenaga kesehatan, terutama dokter memahami bahwa kesehatan itu adalah hak asasi manusia, sehingga pemerintah dan tenaga kesehatan bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat.

Jadi yang menjadi kompas/pedoman tenaga kesehatan adalah kepentingan masyarakat, apa pun bentuk dan hirarki organisasi kesehatan di tingkat kecamatan.

Peran IAKMI

Kalau kita amati pembangunan kesehatan saat ini, tampak terjadi perubahan paradigma di mana pembangunan kesehatan lebih banyak dilaksanakan oleh pemerintah, sedangkan masyarakat lebih banyak menuntut. Seolah-olah kesehatan itu semata-mata tanggung jawab pemerintah. Peran serta masyarakat dalam mewujudkan kesehatan masyarakat semakin hari semakin menyusut. Dampaknya terjadi pergeseran dalam konsep pembangunan kesehatan, di mana pembangunan untuk program kuratif/pengobatan dan rehabilitatif lebih mendapat prioritas akibat tuntutan masyarakat yang lebih gencar di bidang ini daripada pembangunan kesehatan dengan program promotif dan preventif.

Dengan perkembangan teknologi kesehatan dan teknologi kedokteran semakin meningkat pembiayaan untuk program kuratif/pengobatan dan rehabilitatif menyedot dana semakin tahun semakin besar. Sedangkan untuk program-program promotif dan preventif semakin mengecil mendapat porsi dana padahal program preventif dan promotif mempunyai dampak yang jauh lebih besar dalam meningkatkan derajat kesehatan, bahkan dapat mengurangi pembiayaan program kuratif.

IAKMI -- Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia -- sebagai sebuah perkumpulan, di mana berkumpul para pakar-pakar di bidang kesehatan masyarakat, mempunyai peran dan tanggung jawab membantu pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Banyak hal yang bisa disumbangkan oleh IAKMI dalam pembangunan kesehatan masyarakat, yang arahnya untuk mengubah paradigma pembangunan, menyeimbangkan peran pelaksana pembangunan agar seimbang antara peran pemerintah dan peran masyarakat. Juga mengubah paradigma program pembangunan agar seimbang antara program promotif dengan program kuratif dan rehabilitatif. Peran ini bisa dilaksanakan lewat tawaran konsep-konsep pembangunan yang berwawasan kesehatan, yang bisa disampaikan kepada otoritas pembangunan kesehatan seperti Dinas Kesehatan kabupaten/kota maupun provinsi. Bisa juga aktivitas langsung kepada kelompok-kelompok masyarakat lewat pembinaan perubahan perilaku masyarakat menuju hidup sehat dan mewujudkan lingkungan sehat.

Peran juga bisa diwujudkan dengan mendorong masyarakat menyisihkan dana kesehatan buat keluarga dengan ikut dalam jaminan kesehatan masyarakat daerah (Jamkesda).

Hari Kesehatan Nasional yang jatuh pada 12 November merupakan suatu momen bersejarah bagi pengurus IAKMI yang baru dalam berkiprah membantu pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat sehat.